Why use LaTEX?

The tool has always been as important as the technique. Once it was the slide rule, then the calculator, and now, computer is at the center stage.

LaTEX, a computer mark up language, is one of the tool that is still being used in scientific and academic community due to its precision, ease and portability. Unlike other commercial (although very popular solution), LaTEX is free and providing a simple introduction to the separation of content over style/formatting.

LaTEX might require some learning curve but the result is worth it. As an introduction, students might learn about LaTEX through editors like Codecogs before they can type it on their own.

My students use LaTEX to express trigonometry equations on their online assessment, below is the screen capture of one of my students’ work:

image

image

UN oh UN

*Picture from 9GAG.com/GAG/5275652

UN berganti peran. Dari penentu kelulusan menjadi alat pemetaan kemampuan siswa. Sesuai putusan pemerintah melalui Mendikbud tanggal 29/12/14. Menteri mengatakan bahwa penentu kelulusan adalah kebijakan sekolah yang bersangkutan.

Selama ini, di Indonesia, memang selalu berlaku standar evaluasi saja (melalui UN) sebagai standar kelulusan siswa (lingkup kecil) dan indikator keberhasilan pendidikan (lingkup besar). Sementara masih ada tujuh standar keberhasilan pendidikan yang lain, meliputi:
1. Kompetensi lulusan
2. Standar isi
3. Standar proses belajar
4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana pendidikan
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan pendidikan.

Jadi idealnya, memang dalam mengevaluasi siswa itu bukan hanya mengandalkan dari evaluasi di ujungnya saja, tetapi juga banyak faktor lain. Akibat jika hanya mementingkan di ujungnya saja, maka banyak sekali model dan metoda belajar di sekolah yang tak beda dengan hanya sebuah “bimbingan belajar”.

Lalu jadinya apakah maksud dari UN tidak lagi sebagai standar kelulusan?

UN (ataupun UAN, ataupun Ebtanas) di mata saya.

Anak-anak dari kota besar (Jakarta contohnya), mungkin harusnya menyikapi UN bukan sebagai masalah, meskipun sebagai standar kelulusan. Jika dibandingkan dengan anak-anak dari daerah terpencil yang mau pergi sekolah saja harus menempuh jarak yang sulit, tenaga pendidik dan pengajar yang kurang, media belajar yang kurang, maka kinerja anak-anak tersebut dalam sebuah ujian berada jauh di bawah dari perkotaan. Di sinilah, saya merasa UN tidak dapat dijadikan sebagai standar kelulusan semata, tidak adil.

Jika siswa dari Jakarta tidak lulus, bisa jadi karena memang si siswa tidak belajar, malas belajar dalam kelasnya sehari-hari. Jangan semua disamakan dengan siswa yang “sial” tidak lulus karena nilai UN nya di bawah standar padahal kinerja hariannya siswa predikat juara. Yang kasus kedua inilah, justru yang harus makin membuat kita menyetujui bahwa janganlah menjadikan UN sebagai satu-satunya standar kelulusan siswa.

Namun sebaliknya, jika siswa dari daerah pedalaman, dengan segala kekurangan kelengkapan belajar tadi, dinyatakan tidak lulus karena gagal UN, maka kita bisa sekali dengan mudah menjatuhkan mental anak-anak tersebut (bahkan mungkin orang tuanya) yang akhirnya tidak mempercayai sekolah. Dalam benak mereka, untuk apa capai-capai menempuh perjalanan setiap hari ke sekolah, untuk apa iming-iming program “Ayo Sekolah” yang diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup mereka kelak, jika akhirnya tidak lulus oleh sekali ujian, lalu tidak punya ijasah.

Namun di sisi lain, entah dimulai dari kapan, banyak sekali masyarakat di perkotaan, mencakup dinas pendidikan, sekolah, bahkan guru sekalipun menyiapkan mental para siswa bahwa ujian ini super sulit dan menentukan sekali kelulusan siswa dari suatu jenjang, tentu saja jenjang SMA paling “mengerikan” plus tahun kemaren dipakai sebagai syarat masuk PTN.

Bentuk “ketakutan” tersebut menjadi beragam. Ada yang wajib ikut bimbel (baik di dalam maupun luar gedung sekolah), katanya belajar trik, trik menjawab soal UN, belajar “past paper” sampai hapal. Selama soalnya ditetapkan hanya pilihan ganda, bagaimana bisa yakin membuat siswa belajar “content”, memahami soal terlebih dahulu, lalu berpikir kritis bagaimana menjawab soal tersebut. Ekstrimnya, dengan pilihan ganda, siswa cukup menebak pilihan a sampai d (atau kalau di SMA sampai pilihan e). Di beberapa daerah selain Jakarta, saya banyak membaca melalui media tentang adanya ritual doa-doa agar siswa dimudahkan jalannya dan tentu saja agar lulus. Ada lagi pendistribusian soal dari pusat ke daerah-daerah yang didampingi aparat keamanan negara (wow banget kan?).

Ada satu contoh pengalaman pribadi, sewaktu mengikuti PLPG. Beberapa guru saling sharing tentang UN. Ada seorang yang jujur mengatakan bahwa dia “berjuang” mendapatkan kunci jawaban jam 4 subuh “demi” para siswanya. Inipun atas “instruksi” kepala sekolah. Saya ingat kata-katanya ” ya, bagaimana ya, tugas kita bantuin anak, itu anak kita, kalau kita tidak usahain, lalu tidak lulus, kita juga kena dari atasan, bikin malu sekolah ada siswa tidak lulus. Ibu-ibu pasti ngerti kan gitu, Ibu Hedy sih enak ngajarnya di sekolah anak pintar dan kaya (sambil menunjuk saya), kalau kami, sekolah kecil, anaknya bandel-bandel (seperti minta pembenaran)”.

Tidak perlu dibahas kan? Silahkan pembaca menerjemahkan sendiri 🙂 Yang lebih miris adalah, saya dengar itu di acara pelatihan sertifikasi guru, dan hanya bisa menarik napas dan berguman “yaaa kenapa saya di sini ya?”

Berbagai Harapan Serta Masih Banyaknya Pertanyaan untuk UN 2015.

Setelah pak Anies Baswedan resmi memutuskan UN sebagai pemetaan pendidikan bukan sebagai standar kelulusan apalagi standar masuk PT, banyak pro dan kontra yang mengikutinya.

Tidak perlu membahas bagian yang pro, terutama bagian yang sebagai standar kelulusan, karena saya merupakan salah satu nya 🙂

Yang kontra, antara lain membahas tidak adanya standar secara nasional, bagaimana pendidikan di daerah pedalaman bisa maju jika tidak ditarik standar ke pusat/nasional. Agak terbalik logikanya menurut saya, justru itulah maka dibuat menjadi pemetaan.

Untuk apa mempertahankan UN yang bahkan makin tahun makin menunjukan kemustahilan juga kebohongan. Nilai sekolah di tahun 2014 lalu harus 70%, nilai UN asli harus 30%. Tapi nilai sekolah harus disetorkan ke dinas setempat, entah dari dinas kemana lagi, saya tidak begitu tahu prosedurnya. Berlomba-lomba sekolah “mempercantik” nilai sekolah para siswanya (bahkan cerita seorang rekan kepala sekolah bilang pada saat melapor nilai siswanya 50, “diminta dengan hormat” oleh dinas setempat untuk diubah menjadi 60, atau tergantung kkm terendah saat itu). Pendidikan sudah masuk ranah politik. Makin tinggi nilai siswa, makin tinggi kelulusan, makin besar peluang dinas pendidikan daerah mempertahankan posisinya bahkan naik tingkat.

Jika UN dijadikan sebagai sarana pemetaan pendidikan di Indonesia, sementara lulus tidaknya para siswa ditentukan oleh sekolah masing-masing, apakah perlu setiap tahun dilakukan UN dan diambil oleh seluruh siswa kelas 6, 9 dan 12?

Apakah sekolah-sekolah akan lebih percaya diri untuk menyelenggarakan ujian sekolahnya sendiri, tidak perlu kuatir “dikejar-kejar” aturan dari dinas. Karena kalau sudah menyangkut dinas, sekolah bisa tidak enak hati kalau tidak mengikuti kemauan mereka (sering dengar alasan ini 🙂 ). Atau saya bisa ikut bantu memberi semangat sekolah untuk “ayo para pengelola sekolah, kalian bisa melakukan ujian kalian sendiri, kalian punya standar sendiri asal benar dan jujur serta bertanggung jawab”. Atau memang sudah tidak ada lagi “jujur” tadi? Entahlah…..

Jika BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) katanya telah merangkum aturan UN yang baru, apakah akan sama saja perlakuannya seperti yang lalu? Misalkan, tetap ada ujian sekolah yang diseragamkan dalam hal kisi-kisi? Sehingga sekolah yang mengadaptasi tambahan kurikulum dari negara lain ujungnya pun melakukan sekolah kilat di jenjang kelas 9 maupun 12 untuk materi mata pelajaran yang ada di Indonesia sesuai kurikulum nasional? Karena jika benar bernama Ujian Sekolah, maka adalah sah harus topik yang sekolah tersebut tawarkan kepada para siswanya.

Tahun 2014 lalu, UN juga sebagai penentu masuk PTN, SNMPTN digantikan dengan hasil UN, sebagian ditentang, sebagian tetap ada yang pro. Alasan kontra rasanya lebih kepada logika bagaimana menilai performance seorang siswa jika hanya ditestkan secara pilihan ganda, siswa tidak diminta berpikir “higher order thinking” tadi.

Kalau hanya sebagai SNMPTN, siswa yang tidak ingin masuk PTN, logikanya tidak perlu mengambil UN bukan? Atau mungkin memang semua siswa diharapkan bersaing dulu di jenjang PTN baru dialihkan ke swasta 🙂

Sekedar pengalaman pribadi dulu sewaktu saya masuk ke Universitas swasta, bahkan sebelum Ebtanas, saya dan ratusan teman dari berbagai sekolah telah diterima dan resmi telah membayar sebagai calon mahasiswa dari Universitas tersebut. Hasil NEM hanya disisipkan sebagai dokumen pelengkap saja.

Jadi, tidak heran banyak siswa dan orang tua makin bingung, jadi ambil UN untuk apa? Apakah sampai sekarang jika ingin masuk PT swasta tetap harus menyisipkan hasil UN nya? Dengan alasan mengacu kepada UU yang mewajibkan semua siswa WNI wajib mengambil UN untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya seperti ke PT?

Habis di Indonesia ini agak aneh, siswa yang SD nya tidak memiliki ijasah dari mengikuti UASBN (atau apapun sebutannya setara Ebtanas jaman dulu atau UN kini), dia tidak dapat mengikuti UN di SMP, dan lanjut tidak dapat mengikuti UN di SMA, sehingga tidak memiliki ijasah nasional, maka siswa bersangkutan konon tidak dapat kuliah PT terutama di dalam negeri. Padahal jika siswa ini sekolah formal terus, berpindah dari luar negeri, usianya cocok di tempatkan di SMP, harusnya dia tetap berhak mengikuti UN SMP ataupun SMA, dan berhak melanjutkan ke PT di Indonesia. Rumit 🙁

Andai UN adalah sebuah ujian standar skala nasional yang hasilnya benar dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diambil oleh siapapun siswanya yang berkepentingan dan telah memenuhi persyaratan jenjang pendidikan tertentu.

Andai UN adalah ujian yang ditekankan sebagai salah satu syarat untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya namun bukan digeneralisasi harus semua siswa ambil, tetapi diambil karena siswa sadar dan tahu fokus belajarnya ke arah mana. Konsekuensinya jenjang pendidikan di atasnya benar harus transparant akan menyeleksi siswa dari hasil UN, bukan sekedar atas faktor kejar-kejaran cari murid, penerimaan siswa telah berlangsung, administrasi pembayaran telah berlangsung namun si siswa yang bersangkutan ujian saja belum.

Andai UN adalah ujian berstandar nasional yang tidak perlu diperlakukan seperti selama ini. UN sama seperti ujian yang dilakukan oleh sekolah. Jangan jadikan hasil UN untuk kepentingan sekolah dan dinas semata tetapi pakai UN untuk mengevaluasi siswa apa adanya. Tidak perlu menekan siswa dengan mengatakan UN adalah satu-satunya ujian terpenting dalam hidup mereka. Menekan lalu menakuti. Lebih berharga jika bukan menakuti melainkan menyemangati siswa bahwa tes ini sebagai proses dalam hidup mereka, terlebih tes ini berdasar sebuah standar, malah siswa dapat mengukur kemampuan mereka terhadap tes yang distandarkan berdasarkan jenjang pendidikan yang telah mereka tempuh.

Dan andai-andai yang lainnya……

Jadi akan bagaimanakah UN mulai tahun 2015 ini? Kita lihat saja perkembangan selanjutnya 🙂

Additional Mathematics – Pilihan Kelas Siswa Pintar (kah?)

imageHampir 18 tahun menjadi guru matematika sekolah menengah pertama dan atas, ini menjadi tahun pertama saya menjalani tugas mengajar di kelas “Additional Mathematics”, sebuah kelas dari program Cambridge Curriculum. Dengan silabus yang telah disiapkan secara detil oleh mereka, kami para guru seperti biasa menjadi lebih mudah dengan mengikuti silabus dan skema kerja yang sudah rapi, dan kami hanya melakukan penjadwalan pembelajaran ulang mengikuti jadwal sekolah, yang dikenal dengan “lesson plan”.

Cambridge International Exam, menyediakan exam di kelas 10 (upper Secondary), dengan pilihan banyak mata pelajaran, salah satunya adalah Additional Mathematics (A-Math), yang konon diminati karena menunjukkan “kebanggaan” sekaligus “kemudahan”. Additional berarti tambahan, maka banyak materi yang ditambahkan dan lebih mendalam dibanding kelas matematika normal. Kebanggaan, karena dengan mengambil kelas ini, sudah menunjukkan punya dasar hitung matematika yang baik, konon pintar matematika cenderung pintar akan hal-hal yang lain. Kemudahan, karena konon jika ingin melanjutkan pendidikan di universitas unggulan yang berhubungan dengan jurusan teknik maka makin dipermudah dan memiliki peluang lebih besar.

Apakah benar? Menurut saya? Bisa jadi benar, tapi sangat tidak mutlak 100 persen.

Jika seorang siswa memiliki pengetahuan dasar hitung matematika yang baik, plus dia tetap rajin belajar dan mempertahankan ketekunannya tersebut, sudah pasti tidak akan mengalami kesulitan yang berarti pada saat mengambil kelas ini.

Sebaliknya, jika siswa masuk dalam kategori pengetahuan dasar hitung matematika yang  biasa-biasa saja tetapi punya niat dan semangat yang kuat dalam belajarnya, dia juga memiliki peluang berhasil lulus di mata pelajaran ini yang hampir sama dengan yang disebut duluan  di atas.

Namun yang perlu diingat, siswa tidak perlu berkecil hati jika tidak memiliki kemampuan luar biasa di dalam problem matematika. Ingatlah bahwa problem dalam kehidupan nyata memiliki banyak jenis dan variabel. Kecerdasan bernalar siswa bukan hanya dinilai dari kemampuan berhitungnya saja.

Terlepas dari masalah penalaran tadi, dengan keragaman variasi berhitung yang jauh lebih banyak, siswa yang masuk kategori tidak cerdas secara matematis tidak perlu memaksakan diri untuk mengikuti pembelajaran dan ujian di kelas ini. Ada kelas matematika dasar untuk level usia kelas 10 normal, yang juga sudah menyesuaikan tingkat kemampuan siswa, dengan dibagi lagi sebagai “core” (basic) dan “extended” (advance).

Permasalahan selalu terjadi pada pola pikir. Pola pikir orang tua yang ingin anaknya diterima di universitas ternama yang memberikan standar harus memiliki nilai dari A-Math. Lingkungan anak sendiri yang sesama teman saling gengsi, anak pintar matematika lebih favorit dan banyak teman. Dan yang paling menyedihkan mungkin datang dari sekolah sendiri yang  memiliki program jika siswa mengambil kelas pelajaran fisika dan kimia berarti sudah harus sepaket dengan A-Math. Kelas nomor satu 🙂

Sayapun mengamati,  banyak rekan guru yang mengajar matematika sering terpaku pada pola “soal susah harus membuat anak menjadi susah”. Dalam definisi saya, soal susah bukan berharap siswa akan kesusahan dan tidak dapat menjawab, tetapi berapapun susahnya soal itu justru memacu siswa untuk mencari solusinya dan mereka tetap bisa jawab.  Justru dengan soal susah itulah, siswa belajar mencari solusi dan tugas kitalah yang membantu membukakan solusinya, memberikan konsepnya, sehingga mereka dapat merekam pola jawabannya, mencampurnya dan menuangkan kembali jika dihadapkan pada soal lain.

Di perjalanan semester pertama ini, saya menerima satu siswa pindahan dari kelas mata pelajaran lain. Dia memiliki alasan bahwa dia menyukai tantangan dan senang berhadapan dengan angka dan walaupun telat akhirnya memutuskan bahwa mata pelajaran A-Math ini lebih cocok baginya dibanding bidang bisnis. Singkat cerita bergabunglah siswa ini di kelas saya dan saya setuju, siswa ini memiliki kecocokan bergabung di A-Math. Siswa yang cerdas, cerdas memilih yang tepat bagi dirinya dan yang terpenting anak ini bahagia dengan pilihannya.

Sementara di sisi sebaliknya, dua siswa di kelas saya, mengundurkan diri, dengan alasan yang kurang lebih sama, tidak mampu terus menerus berhadapan dengan angka, hitungan, rumus, aplikasi, dan semua kombinasinya. Satu dari dua siswa itu harus berhadapan dengan orang tuanya yang masih menaruh harapan agar tetap mengambil A-Math demi kemudahan memasuki universitas yang akan dituju nanti. Lambat laun, orang tua pun mengerti dan sangat mendukung sang anak. Sayapun bangga dengan anak ini, dia bisa menceritakan kesusahannya bergelut dalam belajar, berusaha mencari solusi, tiap hari sampai rumah jam 7 malam untuk pelajaran tambahan, tetapi yang terjadi, otaknya tidak sanggup menerima sebanyak itu, A-Math tetap “struggle”, pelajaran lain keteteran, merasa tertekan. Usia 14 tahun harus hidup setertekan itu? Tidak ada kegembiraan belajar lagi. Jadi saya sangat mendukung keputusannya dan percaya bahwa anak ini akan berhasil suatu hari nanti.

Sebagai siswa, jangan jadikan belajar sebagai beban apalagi jika siswa berada pada posisi diuntungkan dalam arti siswa mendapat kesempatan memilih mata pelajaran yang ingin diambilnya. Ambillah yang cocok dan memberikan lebih banyak peluang untuk bisa dikembangkan di kemudian hari.

Lebih ideal lagi, jika sebagai siswa bisa memahami apapun mata pelajarannya, kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka kemungkinan merasa terbeban bisa dihindari. Keuntungan bukan hanya diraih saat ini, tetapi bisa di kemudian hari. Belajar dan bahagia, dua kata bertolak belakang bagi siswa, benar bukan? 🙂

Percayakah sebagai siswa bahwa jika bahagia dengan apa yang kita pelajari maka apapun pelajarannya akan lebih mudah dipahami dan hasilnyapun (semoga) akan lebih baik. Seperti dalam hidup, kurang lebih sama, kita menjalani dan bersyukur, hidup kita senantiasa lebih bahagia.

Siswa juga kadang dihadapkan pada dua sisi, jika percaya diri mengatakan dirinya pintar, kesan pertama adalah sombong, lalu bagi orang tua atau teman beranggapan hal itu bukan disebut pintar tapi curang atau biasa saja. Tetapi jika selalu mengatakan dirinya tidak pintar, secara psikologis makin menghambat dirinya untuk percaya diri bahwa dirinya sanggup.

Karena pintar itu beragam dan setiap orang berhak mendefinisikan kepintarannya jika dibarengi dengan tindakan nyata dan hasil. Pintar berbahasa, pintar mengeluarkan pendapat, pintar mengatur keuangan, pintar menganalisa fakta sejarah, pintar mendisain / menggambar, pintar mengelola tangga nada, pintar dalam berolahraga, pintar  dalam kemampuan interpersonal, pintar memasak, dan segala pintar-pintar positif yang lain.

Maths Project Presentation

This is one of the examples from Matthew’s class projects. His Math Teacher required him to present this topic. Same thing with his friends with different topics. They did peer teaching in class. Good idea! (as long as the teacher still gives summary and correction after that).

After learning “factorisation” by himself (which was very hard for him in the beginning), he came up with the idea to use Power Point Presentation as his media when explaining in front of class.

With given help in video, his presentation looks like “a real video” 🙂 but unfortunately, he didn’t want to use his own voice 🙂 it’s okay 🙂

Hopefully, this video can help other students who need it.

A year Later

I made my new house model again. Why always a house? I haven’t got any idea to make others 🙂 The different is, this time, I try to use more functions. Look at the fog and shadow now. I learned it from my last year’s student #sssttt.

This year, I am hoping my students can perform nice 3D models again. They can learn many things through google SketchUp software, such as, drawing, dimensions in maths, perspective, translate their imaginations and cooperative learning because they must mix their ideas among them.

Let’s see in the next two weeks from now.

ICT or No “TIK”

 Daur Ulang

After sharing and posting My son’s project into his page in this blog, I feel that the following is a reflection of one situation that I have encountered in recently.

Matthew’s school is one of the example of schools that will adopt  “Kurikulum 2013”.  They decided not to start this year, but they will, soon. No choices? I don’t know. For me, no matter what the curriculum is, the most important thing is the actual process happening in classes. How to a student get interested in a lesson and try to dig deeper the knowledge as he wants, is the real job of teachers.

It is a complicated situation in Indonesia regarding the removal of ICT lesson in SMP based on “kurikulum 2013”. I wonder how the authorities  in Department of Education (either the central or district) see this situation. Have they defined a strict boundary to what was written explicitly in the curriculum document itself? Or did they  give some freedom to interpret the meaning of it? No ICT means no ICT? If it is literally like that, for me, we are just following what Forrest Gump said that “stupid is as stupid does”

On the other side, schools and teachers, do they get trapped inside the curriculum? Or they purposely trap themselves into the curriculum? 🙂 .

When the schools and teachers know exactly the importance of having ICT lesson especially in this era of technology, they get stuck with the law. Instead of combining ICT into all subjects by assigning some time slot  for the ICT teachers to support other subjects, they worry too much of the administration that have to be reported to the government.

The report for the government indeed can be a snare by itself. Each teacher is required to teach 24 period per week by law. But, if they teach ICT, they can not be acknowledged as an ICT teacher (because there is no ICT subject anymore as per Kurikulum 2013) and their teaching periods will not be acknowledged.
When the number of periods do not comply with the law, or when they teach other subject but irrelevant to their formal  educational background, their name also can’t be registered in DAPODIK (Ministry of Education’s Teachers Registry) . No record in DAPODIK means no money for the  “professional teacher allowance” for those who had already certified by government through Department of Education . When school and teacher try to “just” fit the number of periods into 24 periods, sometimes “Dinas” found it as lie, then they can also cancel the data for the teacher allowance.

Until now, I’m not so sure what will be the next step from our government regarding the situation. Once, they said that the idea of “kurikulum 2013” with no ICT for SMP is to give  opportunity to have collaborative learning. All subjects must be supported by ICT. That means, subject teachers (including students) must also be supported by IT trainer, IT staff, people who are IT literate. When those kind of people (better known as Computer Teacher) do not feel  satisfied by the law (read: do not receive the promised tidy sum of ‘professional allowance’),  no wonder there are many petition letters shared and signed by teachers (or people) who against the law.

Confused? Or is it clear why Indonesia rank is so low in PISA?

It is a vicious circle, waiting for someone to cut it, rethink and decide on what’s right.